Gubernur Papua Barnabas Suebu bakal mendapat tawaran istimewa dari UNFCCC yang tengah berlangsung di Nusa Dua Bali 3-14 Desember. Ia diundang khusus oleh PBB untuk hadir di UNFCCC, terkait tawaran proyek ’jual-beli’ emisi karbon, berkat kebijakannya menghentikan penebangan hutan atau moratorium di wilayahnya.

Dalam mekanisme perdagangan karbon itu Papua menghendaki bisa langsung berhubungan dengan PBB - tanpa melalui pemerintah pusat - sebagai perwujudan otonomi daerah. Namun pemerintah RI mewajibkan semua mekanisme proyek pembangunan bersih lewat pusat, karena itu merupakan kewenangan negara untuk berhubungan dengan luar negeri.

Nanggroe Aceh Darussalam yang mengikuti jejak Papua dengan melakukan moratorium atas penebangan hutan, juga mendapat tawaran proyek CDM khusus dari PBB. Namun gubernur NAD tidak diundang dalam konferensi di Bali itu. Salah satu provinsi di Brasil juga memperoleh tawaran istimewa soal yang sama, sehingga di dunia hanya ada tiga propinsi.***