AGAKNYA kasak-kusuk politik koalisi itu makin bergerak tanpa arah. Tiba-tiba saja Hatta Rajasa menjadi 'duta' politik SBY. Misinya tentu jelas: membuka hubungan diplomatik dengan Megawati Soekarnoputri.

Pertanyaannya adalah: mengapa Hatta yang diutus? Mengapa ke PDIP? Apakah SBY hendak memastikan pikiran politik PDIP dalam tiga hari ke depan, yaitu pada saat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden didaftarkan ke KPU?

Atau lebih dari itu, SBY memang hendak menggandeng PDIP sebagai mitra koalisi untuk memastikan teori 'menang satu putaran' dalam Pilpres nanti? Tetapi mengapa Hatta yang diutus? Apakah itu sinyal yang mengkonfirmasikan bahwa kartu Hatta memang ada di kantong SBY? Dan SBY memainkannya untuk mengetahui tingkat 'kontroversi' yang mungkin timbul dari nama itu?

Beberapa kemungkinan analisis dapat kita ajukan.

Pertama, dalam kekaburan politik koalisi hari-hari ini, misi Hatta itu mungkin sekali merupakan realisasi saja dari 'pekerjaan politik' kubu SBY yang mungkin sudah lama bekerja 'menggarap' lahan politik PDIP secara intensif.

Bila teori ini benar, maka itu berarti selama ini 'kantong SBY' memang masih kosong. Politik SBY selalu menunggu kelengkapan 'info' dan 'data' sebelum mengambil keputusan.

Pola inilah yang membuat politik Indonesia tidak dapat dipahami mengikuti pakem analisis standar ilmu politik. Artinya, teori koalisi yang seharusnya dimaksudkan untuk memudahkan rakyat mengerti 'visi dan misi' capres-wapres nanti, tidak dapat diketahui karena manuver-manuver koalisi sama sekali tidak lagi ditentukan oleh kesamaan platform ideologis, melainkan semata-mata oleh keperluan pengamanan statistis, yaitu kalkulasi kecukupan suara untuk pencalonan Presiden.

Dari segi pragmatisme semacam ini, tentu saja misi politik Hatta itu masuk akal, yaitu mengupayakan kemenangan SBY dalam satu putaran Pilpres.

Kedua, kalau soal ini kita coba tafsirkan dari arah sebaliknya, maka sangat boleh jadi manuver SBY melalui Hatta itu adalah untuk menghalangi rencana koalisi PDIP dangan Gerindra, yang dalam kalkulasi politik memang akan menyulitkan SBY memenangkan pilpres satu putaran.

Jadi, tampaknya masih ada kecemasan pada kubu SBY bahwa suara PDIP akan menjadi faktor menentukan dalam putaran pertama Pilpres. Misalnya, bila calon PDIP lolos ke putaran kedua, maka 'kartu politik' harus dikocok ulang karena suara Golkar, misalnya, justru dapat solid bergerak ke capres PDIP. Memang, kondisi Partai Golkar sekarang yang fragmented justru menguntungkan konsolidasi PDIP, karena peta persaingan langsung menghadapkan SBY dengan Capres PDIP.

Dengan asumsi ini, bagi kubu SBY, diperlukan upaya untuk mencegah skenario dua putaran PDIP. Artinya, sebisa mungkin diupayakan agar SBY hanya bertarung dengan capres dari partai-partai yang fragmented, agar Pilpres diselesaikan dalam satu putaran.

Ketiga, lalu-lalang para elit dalam upaya mencari peluang transaksi dengan Partai Demokrat, terlihat sebagai gerak panik mengejar waktu. Psikologi inilah yang agaknya dipergunakan SBY untuk menekan PDIP, agar bersedia berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Perhitungannya jelas: signifikansi suara PDIP untuk menghasilkan Pilpres satu putaran. Ini dimungkinkan karena suara PDIP relatif utuh dibawa 'panji Soekarnoisme', sehingga kerepotan untuk mengatasi konflik faksional seperti yang terjadi di Golkar dan PAN, tidak ada pada PDIP.

Kalkulasi ini memungkinkan biaya politik lobi dapat diminimalisir. Bila itu hasil 'riset' tim SBY, maka satu hal sudah dapat dipecahkan: warna ideologis pemerintahan SBY yang akan datang akan homogen, yaitu nasionalisme. Artinya, faktor Islam yang selalu menjadi pertaruhan politik SBY selama ini tidak lagi menentukan.

Tetapi bagaimana dengan konstelasi politik di DPR nanti? Akankah Golkar dan partai-partai Islam berubah menjadi partai oposisi? Halangan oposisi secara teknis dapat diselesaikan melalui 'penjatahan kursi kabinet'. Rumus ini adalah rumus standar dalam menjaga stabilitas politik.

Tentu, lebih jauh dari itu, kita perlu memikirkan secara khusus penataan kelembagaan politik yang sungguh-sungguh menstabilkan sistem presidensial kita, agar manuver politik tidak lagi berjalan dalam arah yang sangat personal, mengesampingkan hak rakyat untuk mengetahui masa depannya.

Hasil manuver kubu SBY melalui kunjungan Hatta Rajasa ke Megawati Soekarnoputri, Rabu malam, telah membuahkan hasil: PDIP menunda pengumuman capres-cawapres yang seharusnya dilaksanakan Kamis (7/5) kemarin. Bagi elit politik ini adalah permainan menyenangkan. Tapi bagi mereka yang hendak memajukan kualitas demokrasi, permainan ini tidak mencerdaskan kehidupan politik kita. Artinya, keputusan politik yang dipersiapkan secara matang, ternyata bisa didikte oleh transaksi kekuasaan sesaat.

http://inilah.com/berita/celah/2009/05/08/105161/menafsir-kantong-sby/